Wakil Bupati Sikka Buka Rakor Partai Politik Tahun 2025
Maumere_sikkakab.go.id,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sikka menggelar Rapat Koordinasi Partai Politik Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sikka, beralamat di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Allok Timur, , Kamis (20/11/2025).
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Drs. Silvester Saka, Plt. Irban 4 Inspektorat Kabupaten Sikka Servia S.M.Hulir, para pengurus 12 Partai Politik DPRD Kabupaten Sikka, Serta para tamu undangan lainnya.
Ketua panitia penyelenggara kegiatan rapat koordinasi partai politik tahun 2025" Gunterus Jie Eka Parera S.Stp, selaku Kabid Politik Kesbangpol dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan keuangan partai politik adalah bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada partai politik yang memiliki keanggotaan di DPRD.
Dengan besaran nilai per partai dijumlah dari suara sah partai pada pemilu, dikalikan dengan besaran nilai per suara. Anggaran ini di prioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai, serta penggunaanya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir masa anggaran atau di akhir bulan januari yang kemudian akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).
Hasil dari pemeriksaan ini adalah LHP BPK, yang kemudian akan menjadi syarat utama pencairan tahun anggaran selanjutnya.
Pada kondisi pelaporan tahun 2024 masih ada menyerahkan laporan melewati bulan januari dan kemudian berpengaruh pada proses pemgajuan pencairan,bantuan keuangan partai politik tahun 2025.
Wakil Bupati Sikka Ir.Simon Subandi Supriadi di hadapan para peserta rakor partai politik tahun 2025 mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol hari ini merupakan agenda yang sangat strategis untuk di ikuti bersama.
Rakor ini menjadi momen untuk tindaklanjut dan evaluasi pelaksana pengelola bantuan keuangan partai politik dan yang telah diterima oleh masing-masing partai sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Perhitungan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
Tahun ini pemerintah Kabupaten Sikka telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada 12 partai politik yang memiliki keanggotaan di DPRD Kabupaten Sikka.
Total anggaran Rp.810.914.654 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk penyelenggara pendidikan dan operasional sekretariat.
"Kami percaya dengan demikian akan melahirkan politisi partai yang handal, kompoten, dan penuh integritas apalagi sikka terkenal sebagai salah datu barometer politik NTT.
Selanjutnya Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi juga menyampaikan bahwa bantuan keuangan partai politik ini juga merupakan bentuk sinegeritas dan kemiteraaan antara pemerintah dengan partai politik, dimana kehadiran partai politik menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan dukungan, aspirasi dan tindakan nyata di Kabupaten Sikka.
Dalam pondasi kuat guna mendukung penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi tiang uatama dalam perkembangan politik dan demokrasi serta membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di nian tana sikka.
Diakhir sambutannya, Wakil Bupati Sikka menitipkan kepada bapak/ibu Ketua dan pengurus Partai Politik agar ditiap kesempatan sosialisasi atau penyelenggaraan pendidikan partai politik kita tetap menggelorakan wawasan kebangsaan dan kecintaan kita kepada empat konsensus kebangsaan kepada para kader dan masyarakat sehingga kondusifitas dan stabilitas politik dalam kebhinekaan di Kabupaten Sikka ini tetap terjaga.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Drs. Silvester Saka, Plt. Irban 4 Inspektorat Kabupaten Sikka Servia S.M.Hulir, para pengurus 12 Partai Politik DPRD Kabupaten Sikka, Serta para tamu undangan lainnya.
Ketua panitia penyelenggara kegiatan rapat koordinasi partai politik tahun 2025" Gunterus Jie Eka Parera S.Stp, selaku Kabid Politik Kesbangpol dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan keuangan partai politik adalah bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada partai politik yang memiliki keanggotaan di DPRD.
Dengan besaran nilai per partai dijumlah dari suara sah partai pada pemilu, dikalikan dengan besaran nilai per suara. Anggaran ini di prioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai, serta penggunaanya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir masa anggaran atau di akhir bulan januari yang kemudian akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).
Hasil dari pemeriksaan ini adalah LHP BPK, yang kemudian akan menjadi syarat utama pencairan tahun anggaran selanjutnya.
Pada kondisi pelaporan tahun 2024 masih ada menyerahkan laporan melewati bulan januari dan kemudian berpengaruh pada proses pemgajuan pencairan,bantuan keuangan partai politik tahun 2025.
Wakil Bupati Sikka Ir.Simon Subandi Supriadi di hadapan para peserta rakor partai politik tahun 2025 mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol hari ini merupakan agenda yang sangat strategis untuk di ikuti bersama.
Rakor ini menjadi momen untuk tindaklanjut dan evaluasi pelaksana pengelola bantuan keuangan partai politik dan yang telah diterima oleh masing-masing partai sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Perhitungan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
Tahun ini pemerintah Kabupaten Sikka telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada 12 partai politik yang memiliki keanggotaan di DPRD Kabupaten Sikka.
Total anggaran Rp.810.914.654 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penggunaan bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk penyelenggara pendidikan dan operasional sekretariat.
"Kami percaya dengan demikian akan melahirkan politisi partai yang handal, kompoten, dan penuh integritas apalagi sikka terkenal sebagai salah datu barometer politik NTT.
Selanjutnya Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi juga menyampaikan bahwa bantuan keuangan partai politik ini juga merupakan bentuk sinegeritas dan kemiteraaan antara pemerintah dengan partai politik, dimana kehadiran partai politik menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan dukungan, aspirasi dan tindakan nyata di Kabupaten Sikka.
Dalam pondasi kuat guna mendukung penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi tiang uatama dalam perkembangan politik dan demokrasi serta membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di nian tana sikka.
Diakhir sambutannya, Wakil Bupati Sikka menitipkan kepada bapak/ibu Ketua dan pengurus Partai Politik agar ditiap kesempatan sosialisasi atau penyelenggaraan pendidikan partai politik kita tetap menggelorakan wawasan kebangsaan dan kecintaan kita kepada empat konsensus kebangsaan kepada para kader dan masyarakat sehingga kondusifitas dan stabilitas politik dalam kebhinekaan di Kabupaten Sikka ini tetap terjaga.
