Bupati Sikka Sampaikan Keterangan Pemerintah Terkait Pemandangan Umum Fraksi DPRD
Maumere_sikkakab.go.id,- Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan keterangan pemerintah pada Rapat Paripurna X Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Sikka Dengan Agenda Keterangan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sikka.
Rapat paripurna bertempat di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong DPRD Kabupaten Sikka pada, Rabu (17/09/2025).
Dalam rapat paripurna ini Bupati Sikka memberikan keterangan terhadap berbagai masukan, pandangan, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar, serta isu-isu strategis lainnya seperti akses pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga kontribusi minimarket terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Akses Pendidikan dan Bantuan Belajar
Terkait akurasi data penerima bantuan belajar yang disoroti Fraksi Nurani Sejahtera, Garda Solidaritas, NasDem, Demokrat, PKB, Golkar, dan PDIP, Bupati Sikka menegaskan bahwa pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta merujuk pada SK Bupati Sikka No. 392/HK/2025 tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan.
Pemerintah juga telah menetapkan indikator keberhasilan program ini, antara lain melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jelasnya.
Terkait penganggaran dan keberlanjutan program, Pemerintah menyatakan bahwa alokasi anggaran telah dimasukkan secara indikatif dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
"Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai instansi dan lembaga demi keberlangsungan program ini tanpa membebani APBD secara berlebihan", jelas Juventus Prima Yoris Kago.
Kekurangan Tenaga Kesehatan
Secara khusus tentang kekurangan dokter umum, dokter anastesi dan dokter gigi di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit T.C. Hillers, yang harus menjadi prioritas bantuan pendidikan ini Bupati Sikka menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengajukan permohonan pengecualian perekrutan tenaga dokter kepada Menteri PANRB RI dan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan RI melalui surat Nomor Dinkes.800/771/VI/2025 tertanggal 3 Juli 2025.
"Upaya lanjutan juga telah dilakukan melalui pertemuan langsung dengan Menteri Kesehatan RI pada 21 Agustus 2025," ungkap Bupati.
Kontribusi Minimarket Terhadap PAD
Menjawabi sorotan fraksi terkait jumlah dan kontribusi minimarket, Pemerintah melaporkan bahwa saat ini terdapat 21 gerai Alfamart dan 12 gerai Indomaret di Kabupaten Sikka. Kontribusi PAD dari minimarket bersumber dari pajak listrik dan pajak reklame.
"Pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar minimarket juga berkontribusi dalam bentuk pajak parkir," ujar Bupati.
Seleksi Program Belajar Secara Transparan dan Adil
Terkait harapan fraksi agar proses seleksi Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Bantuan Belajar dilakukan secara transparan, objektif, dan berkeadilan Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme seleksi mengacu pada persyaratan administrasi sesuai Surat Edaran MENPANRB Nomor 28 Tahun 2021 serta mengacu pada ketentuan dalam Perda yang mengatur program tersebut.
Turut hadir dalam rapat ini, Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi, S. Fil., Wakil Ketua Herlindis Donata da Rato, S. SIT bersama segenap anggota DPRD, forkompinda , Sekretaris Daerah Adrianus Firminus Parera, S.E., M.Si, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, dan Pimpinan Perangkat Daerah.* (Pauline)
Rapat paripurna bertempat di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong DPRD Kabupaten Sikka pada, Rabu (17/09/2025).
Dalam rapat paripurna ini Bupati Sikka memberikan keterangan terhadap berbagai masukan, pandangan, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Bantuan Belajar, serta isu-isu strategis lainnya seperti akses pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem, ketersediaan tenaga kesehatan, hingga kontribusi minimarket terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Akses Pendidikan dan Bantuan Belajar
Terkait akurasi data penerima bantuan belajar yang disoroti Fraksi Nurani Sejahtera, Garda Solidaritas, NasDem, Demokrat, PKB, Golkar, dan PDIP, Bupati Sikka menegaskan bahwa pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta merujuk pada SK Bupati Sikka No. 392/HK/2025 tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan.
Pemerintah juga telah menetapkan indikator keberhasilan program ini, antara lain melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jelasnya.
Terkait penganggaran dan keberlanjutan program, Pemerintah menyatakan bahwa alokasi anggaran telah dimasukkan secara indikatif dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
"Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai instansi dan lembaga demi keberlangsungan program ini tanpa membebani APBD secara berlebihan", jelas Juventus Prima Yoris Kago.
Kekurangan Tenaga Kesehatan
Secara khusus tentang kekurangan dokter umum, dokter anastesi dan dokter gigi di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit T.C. Hillers, yang harus menjadi prioritas bantuan pendidikan ini Bupati Sikka menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengajukan permohonan pengecualian perekrutan tenaga dokter kepada Menteri PANRB RI dan ditembuskan kepada Menteri Kesehatan RI melalui surat Nomor Dinkes.800/771/VI/2025 tertanggal 3 Juli 2025.
"Upaya lanjutan juga telah dilakukan melalui pertemuan langsung dengan Menteri Kesehatan RI pada 21 Agustus 2025," ungkap Bupati.
Kontribusi Minimarket Terhadap PAD
Menjawabi sorotan fraksi terkait jumlah dan kontribusi minimarket, Pemerintah melaporkan bahwa saat ini terdapat 21 gerai Alfamart dan 12 gerai Indomaret di Kabupaten Sikka. Kontribusi PAD dari minimarket bersumber dari pajak listrik dan pajak reklame.
"Pemerintah saat ini tengah mengupayakan agar minimarket juga berkontribusi dalam bentuk pajak parkir," ujar Bupati.
Seleksi Program Belajar Secara Transparan dan Adil
Terkait harapan fraksi agar proses seleksi Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Bantuan Belajar dilakukan secara transparan, objektif, dan berkeadilan Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme seleksi mengacu pada persyaratan administrasi sesuai Surat Edaran MENPANRB Nomor 28 Tahun 2021 serta mengacu pada ketentuan dalam Perda yang mengatur program tersebut.
Turut hadir dalam rapat ini, Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi, S. Fil., Wakil Ketua Herlindis Donata da Rato, S. SIT bersama segenap anggota DPRD, forkompinda , Sekretaris Daerah Adrianus Firminus Parera, S.E., M.Si, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, dan Pimpinan Perangkat Daerah.* (Pauline)
