Pemerintahan

Pola Organisasi Pemerintah Daerah


Secara administratif Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan, 147 Desa dan 13 Kelurahan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait yang membawahi urusan pada wilayah administrasi Kabupaten Sikka terdiri dari 21 kecamatan yang di mekarkan pada tahun 2007 dan ibu kota kabupaten adalah Maumere.

 

Jumlah desa/kelurahan sebanyak 160 desa 22 diantaranya adalah hasil pemekaran pada tahun 2001 yang lalu dan 5 desa pada tahun 2006. Jumlah Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sikka sebanyak 72 SKPD, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 7 Badan, 4 Kantor, 13 Dinas dan 12 Bagian, 21 Kecamatan dan 13 Kelurahan.


1. Bupati Kabupaten Sikka 
  • Nama : Drs. Yoseph Ansar Rera
  • Periode Jabatan : 2013 - 2018
Penghargaan yang pernah diperoleh :

2. Wakil Bupati Kabupaten Sikka
  • Nama : Drs. Paolus Nong Susar
  • Pereiode Jabatan : 2013 - 2018
Penghargaan yang pernah diperoleh :

3. Sekertaris Daerah Kabupaten Sikka
  • Nama : dr. Valentinus Sili Tupen, MKM
Penghargaan yang pernah diperoleh :


Dalam melaksanakan fungsi pemerintah dalam pelayanan kepemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka rencana pembangunan jangka menengah tahun 2009-2013 berakhir pada tahun 2013. Dengan dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Sikka yang baru periode 2013-2018 pada tanggal 6 Juli 2013, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018, adalah terwujudnya: “SATU SIKKA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”.


Dengan misi pembangunan sebagai berikut :

  • Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertib
  • Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi daeerah
  • Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
  • Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

 

Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun adalah :

  • Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peran serta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum; dan meminimalisir ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat.
  • Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam memenuhi permintaan pasar.
  • Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima.


Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :


1. Misi : Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertib, dengan sasaran :

  • Terpeliharanyaketentramandanketertibanumum;
  • Terwujudnya pengalokasian sumberdaya organisasi pemerintah secara adil dan merata;
  • Terwujudnya kesetaraan  gender;

2. Misi : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah, dengan sasaran:

  • Menurunnya angka kemiskinan;
  • Meningkatnya produks dan laju pertumbuhan ekonomi;
  • Meningkatnya pendapatan masyarakat;
  • Mengurangi angka pengangguran.

3. Misi : Meningkatkankualitas SDM Masyarakat, dengansasaran:

  • Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan masyarakat;
  • Meningkatnya kualitas pendidikan;
  • Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

4. Misi : Mewujudkan tatakelola birokrasi yang baik danbersih, dengan sasaran:

  • Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
  • Meningkatnya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja birokrasi


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 125
  1. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
  2. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
  3. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.


Data Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka :
No. Instansi
1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM
2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. BADAN PENDAPATAN DAERAH
5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)
6. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
7. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 124
  1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
  2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
  3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.


Data Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka :
No. Instansi
1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5. DINAS KESEHATAN
6. DINAS KETAHANAN PANGAN
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA
14. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
15. DINAS PERHUBUNGAN
16. DINAS PERTANIAN
17. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
18. DINAS SOSIAL
19. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 125
  1. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
  2. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
  3. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Data Kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka :
No. Instansi
1. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3. BAGIAN HUKUM
4. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
5. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6. BAGIAN ORGANISASI
7. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
8. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
9. BAGIAN PEREKONOMIAN
10. BAGIAN UMUM
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 123
(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
(3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
(6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.


No. Instansi
1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Statistik Web