Maumere_sikkakab.go.id,- Jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka yang terdiri dari perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara zoom yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Senin (12/10/2026).

Hadir dalam zoom meeting ini utusan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, bagian ekonomi, BULOG, dan BPS Sikka. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia yang memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi memperingatkan seluruh pemerintah daerah bahwa angka inflasi tahunan (year-on-year) per September 2026 telah meningkat menjadi 3,28 persen.

Angka ini dinilai krusial karena sudah mendekati batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen. Secara umum poin-poin penting yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini yakni :

1. Peringatan Batas Aman Inflasi, di mana Tito Karnavian mewanti-wanti pemda agar memperkuat pengendalian karena jika inflasi menembus 3,5 persen, dampaknya akan sangat membebani kelompok masyarakat miskin berpenghasilan rendah, khususnya desil 1 dan 2.

2. Komoditas Pangan Paling Kritis; di mana sektor makanan, minuman, dan tembakau mencatat kenaikan tertinggi sebesar 0,88 persen secara bulanan (month-to-month). Komoditas utama yang wajib diwaspadai penyebarannya meliputi:

• Beras (mengalami kenaikan di 127 kabupaten/kota).

• Daging ayam ras (naik di 217 daerah).

• Telur ayam ras (naik di 106 daerah).

• Cabai merah (naik di 314 daerah), dan Cabai rawit (naik di 268 daerah). 

3. Dampak Transportasi dan BBM; Secara tahunan, sektor transportasi menyumbang andil besar akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipicu oleh konflik geopolitik global.

4. Dukungan Swasembada Pangan; Rangkaian rakor hari ini juga diisi dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Pertanian dan Mendagri tentang optimalisasi sarana, prasarana, serta tenaga penyuluh pertanian di lapangan guna mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. 

Poin-poin penting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini menjadi kesempatan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya pengendalian inflasi daerah melalui kerja sama sektor terkait seperti Bulog Sikka dan BPS Sikka untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok.* (Tim HPS)