<p>Maumere_sikkakab.go.id,- Guna memastikan program jaring pengaman sosial tepat sasaran, DPRD Kabupaten Sikka terus mendorong Pemerintah Daerah melakukan percepatan validasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Langkah ini mendesak dilakukan agar data kemiskinan di Kabupaten Sikka dapat segera disinkronisasikan dengan sistem data tunggal sosial dari menu nasional pada tahun 2026 ini. DPRD menilai akurasi data adalah kunci utama dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Gorgonius Nago Bapa, dalam rapat psripurna DPRD yang berlangsung, Senin (18/05/2026). Gorgonius Nago Bapa menjelaskan, tujuan utama dari pemutakhiran ini adalah untuk memperjelas klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara akurat, yang terbagi dalam desil 1 hingga desil 10.

Dengan klasifikasi yang jelas, peluang terjadinya tumpang tindih atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kita ingin data yang dipegang pemerintah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat yang masuk dalam desil miskin justru terlewatkan dari bantuan sosial," tegasnya.

Perlu diketahui DESIL adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. DESIL terbagi menjadi 10 tingkat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Desil 1: Sangat Miskin
2. Desil 2: Miskin
3. Desil 3: Hampir Miskin
4. Desil 4: Rentan Miskin
5. Desil 5: Pas-pasan
6.10: Menengah ke atas (tidak diprioritaskan untuk bansos)

Kelompok dengan Desil 1 sampai 4 adalah prioritas utama penerima semua jenis bantuan sosial, seperti :

Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bansos lain dari Kemensos.

Sementara itu, Desil 5 masih dapat menerima sebagian bantuan, namun sifatnya terbatas dan selektif berdasarkan asesmen.* (AST)</p>