Jelang Bulan Puasa, Pemkab Sikka Jaga Stabilitas Harga
Maumere_sikkakab.go.id,- Umat Muslim Nusantara akan memasuki Bulan Puasa 1447 Hijriah. Awal Ramadhan 2026 diperkirakan dimulai pada 18 / 19 Februari 2026, dengan akhir sekitar 19 / 20 Maret 2026, diikuti Idul Fitri pada 20-21 Maret.
Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengajak semua pemda, termasuk Pemkab Sikka utk bersama-sama menjaga agar ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tetap terjaga, dan dijual dengan harga wajar.
Utk mengawal & melaksanakan niat baik ini, Pemerintah Kabupaten Sikka mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada, Senin (19/01/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, M.Si. dan dihadiri secara virtual oleh seluruh pemprov dan pemkab se-Indonesia.
Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengendalian inflasi nasional dan daerah.
Pemerintah daerah diminta untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti arahan pemerintah pusat agar laju inflasi tetap terkendali, khususnya pada awal tahun 2026.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipatif sejak dini dalam menghadapi potensi lonjakan harga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Lonjakan harga pangan dan tarif transportasi, termasuk tiket pesawat, menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut. Rakor ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta pelaku usaha guna menyusun strategi pengendalian inflasi yang terpadu.
Terkait sektor transportasi, pemerintah pusat menyampaikan rencana kebijakan diskon tiket pesawat pada periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong mobilitas ekonomi nasional, serta mengurangi tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan jasa transportasi selama masa mudik dan arus balik.
Dalam strategi pengendalian inflasi, pemerintah daerah diminta menyusun perencanaan berbasis data historis harga komoditas, memperkuat ketersediaan dan stok pangan, serta memastikan tindak lanjut konkret atas setiap arahan pemerintah pusat melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
Rakor ini diikuti oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, SE., M.Si, Kepala Dinas Perindagkop UKM Valerianus Samador, SP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lukas Lawe, S.Sos, beserta jajaran terkait. (ina)*
Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengajak semua pemda, termasuk Pemkab Sikka utk bersama-sama menjaga agar ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar tetap terjaga, dan dijual dengan harga wajar.
Utk mengawal & melaksanakan niat baik ini, Pemerintah Kabupaten Sikka mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada, Senin (19/01/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, M.Si. dan dihadiri secara virtual oleh seluruh pemprov dan pemkab se-Indonesia.
Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengendalian inflasi nasional dan daerah.
Pemerintah daerah diminta untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti arahan pemerintah pusat agar laju inflasi tetap terkendali, khususnya pada awal tahun 2026.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipatif sejak dini dalam menghadapi potensi lonjakan harga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Lonjakan harga pangan dan tarif transportasi, termasuk tiket pesawat, menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut. Rakor ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta pelaku usaha guna menyusun strategi pengendalian inflasi yang terpadu.
Terkait sektor transportasi, pemerintah pusat menyampaikan rencana kebijakan diskon tiket pesawat pada periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong mobilitas ekonomi nasional, serta mengurangi tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan jasa transportasi selama masa mudik dan arus balik.
Dalam strategi pengendalian inflasi, pemerintah daerah diminta menyusun perencanaan berbasis data historis harga komoditas, memperkuat ketersediaan dan stok pangan, serta memastikan tindak lanjut konkret atas setiap arahan pemerintah pusat melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
Rakor ini diikuti oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Adrianus Firminus Parera, SE., M.Si, Kepala Dinas Perindagkop UKM Valerianus Samador, SP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lukas Lawe, S.Sos, beserta jajaran terkait. (ina)*
