Untuk Memperkokoh Ekonomi Desa, DPRD Dorong KMP Segera Dibentuk
Maumere_sikkakab.go.id,- DPRD Kabupaten Sikka mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera membantu mendampingi, memfasilitasi, dan mencarikan solusi terhadap kendala apa saja demi suksesnya pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa se-Kabupaten Sikka.
"KMP ini bertujuan baik, yaitu memperkokoh ekonomi desa. Karena itu kami dorong agar Pemerintah sungguh mendampingi desa-desa agar sukses membangun KMP sesuai jadwal yang dipatok Pemerintah Pusat.
" Demikian kata Stefanus Sumandi, S.Fil., Ketua DPRD Sikka saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah, di ruang sidang utama Gedung Kulababong DPRD Jln. El Tari Maumere, Kamis (15/01/2026).
Topik RDP adalah pemanfaatan lahan Koperasi Unit Desa (KUD) serta persiapan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat dipimpin Ketua DPRD Stef Sumandi, S.Fil., didampingi Wakil Ketua Herlindis Donatha da Rato, S.Si., dengan dihadiri anggota DPRD.
Sementara dari pihak Pemerintah, hadir Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera, S.E., M.Si, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Valerianus Samador, SP., para camat, dan undangan lainnya.
Menanggapi dorongan Ketua DPRD tersebut, Sekda Adrianus menyampaikan bahwa saat ini terdapat 10 KUD di Sikka yang sejak era otonomi daerah belum mendapat perhatian memadai.
"Upaya revitalisasi sempat dilakukan pada 2015 melalui penganggaran, dan pelantikan pengurus baru pada 2016, namun hingga kini belum berjalan optimal," kata Sekda Adrianus.
Lebih jauh, Sekda bilang ada rencana pembangunan Koperasi Merah Putih dengan target 194 buah di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, 152 koperasi telah memiliki NPWP, sementara 32 lainnya masih berproses.
Selain itu, Sekda juga menuturkan ihwal progres pembangunan 16 gerai koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersama TNI. Gerai tersebut tersebar di Kelurahan Kota Uneng, Mawdawat, Kota Baru, Wuring, hingga Desa Tilang dan Geliting.
"Namun," kata Sekda, "Terdapat kendala utama, yaitu kurangnya ketersediaan lahan berukuran minimal 600–1000 m² yang disyaratkan." Solusinya, kata Sekda, Pemerintah Daerah kini tengah melakukan inventarisasi lahan sebagai bagian dari program strategis nasional.
Memberikan informasi tambahan, Kepala Dinas Perindagkop, Valerianus Samador, SP., mengatakan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah desa terkait kesiapan lahan.
Sementara Anggota DPRD dari Fraksi Perindo, Marthen Luther Aji, S.E., mewanti-wanti Pemerintah agar tetap waspada terkait legalitas aset agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Kita mesti belajar dari pengaman koperasi. Orang baku rebut asset, padahal itu aset pemerintah, tapi legalitasnya lupa diurus," imbuh Marthen.* (I)
"KMP ini bertujuan baik, yaitu memperkokoh ekonomi desa. Karena itu kami dorong agar Pemerintah sungguh mendampingi desa-desa agar sukses membangun KMP sesuai jadwal yang dipatok Pemerintah Pusat.
" Demikian kata Stefanus Sumandi, S.Fil., Ketua DPRD Sikka saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah, di ruang sidang utama Gedung Kulababong DPRD Jln. El Tari Maumere, Kamis (15/01/2026).
Topik RDP adalah pemanfaatan lahan Koperasi Unit Desa (KUD) serta persiapan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat dipimpin Ketua DPRD Stef Sumandi, S.Fil., didampingi Wakil Ketua Herlindis Donatha da Rato, S.Si., dengan dihadiri anggota DPRD.
Sementara dari pihak Pemerintah, hadir Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera, S.E., M.Si, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Valerianus Samador, SP., para camat, dan undangan lainnya.
Menanggapi dorongan Ketua DPRD tersebut, Sekda Adrianus menyampaikan bahwa saat ini terdapat 10 KUD di Sikka yang sejak era otonomi daerah belum mendapat perhatian memadai.
"Upaya revitalisasi sempat dilakukan pada 2015 melalui penganggaran, dan pelantikan pengurus baru pada 2016, namun hingga kini belum berjalan optimal," kata Sekda Adrianus.
Lebih jauh, Sekda bilang ada rencana pembangunan Koperasi Merah Putih dengan target 194 buah di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, 152 koperasi telah memiliki NPWP, sementara 32 lainnya masih berproses.
Selain itu, Sekda juga menuturkan ihwal progres pembangunan 16 gerai koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersama TNI. Gerai tersebut tersebar di Kelurahan Kota Uneng, Mawdawat, Kota Baru, Wuring, hingga Desa Tilang dan Geliting.
"Namun," kata Sekda, "Terdapat kendala utama, yaitu kurangnya ketersediaan lahan berukuran minimal 600–1000 m² yang disyaratkan." Solusinya, kata Sekda, Pemerintah Daerah kini tengah melakukan inventarisasi lahan sebagai bagian dari program strategis nasional.
Memberikan informasi tambahan, Kepala Dinas Perindagkop, Valerianus Samador, SP., mengatakan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah desa terkait kesiapan lahan.
Sementara Anggota DPRD dari Fraksi Perindo, Marthen Luther Aji, S.E., mewanti-wanti Pemerintah agar tetap waspada terkait legalitas aset agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Kita mesti belajar dari pengaman koperasi. Orang baku rebut asset, padahal itu aset pemerintah, tapi legalitasnya lupa diurus," imbuh Marthen.* (I)
